Kominfo- 

Bupati Kaur H.. Lismidianto, SH, MH menerima penghargaan Universal Health Coverage Kepada Pemerintah Daerah yang secara simbolis di serahkan oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. ((HC) KH Ma'ruf Amin, Selasa (14/3/2023) di balai sudirman Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Tidak hanya Bupati Kaur, penghargaan UHC juga diberikan kepada 22 Gubernur dan 334 Bupati/Walikota se Indonesia yang memiliki capaian tertinggi dalam perlindungan BPJS untuk masyarakatnya

UHC sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program jaminan kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia

Saat di konfirmasi, Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH mengatakan penghargaan UHC yang didapatkan  adalah sebuah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten kaur

"Alhamdulillah kabupaten kaur meraih penghargaan UHC, tapi sebenarnya kita sudah meraih UHC sejak Mei 2022 dengan kepesertaan 98?, sedangkan target nasional yang harus 98 % pada 2024, kita sudah lebih dulu" Terang Bupati

Ditempat yang sama Kepala BPJS Kabupaten Kaur Ahmad Fauzi Nugraha, S. Farm, M.M, AAAK kepada https://kominfo.kaurkab.go.id/ mengatakan BPJS Kesehatan mengapresiasi atas komitmen pemerintah kabupaten kaur dalam menjamin warganya per maret 2023 sudah 98 %  untuk jaminan kesehatannya

“Kabupaten Kaur sudah satu tahun meraih UHC sehingga kami dari BPJS memberikan penghargaan ini” terang Ahmad Fauzi

Ahmad Fauzi berharap kedepan dengan kepesertaan yang hampir menjamin seluruh masyarakat, kwalitas layanan Kesehatan untuk ditingkatkan baik itu di tingkat puskesmas , klinik, dokter, maupun di Rumah Sakit Umum Daerah

“kalau UHC nya sudah tidak ada kendala, tinggal kita tingkatkan layanan kesehatannya” Kata Ahmad Fauzi

Sementara itu, Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC) KH. M’ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. , Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam amanatnya mengatakan Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres memberikan apresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah” Kata Wapres

Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut, selain melakukan optimalisasi kinerja juga harus terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan hendaknya tidak sebatas pemenuhan Inpres. Namun, lebih dilandasi dengan itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat,” tegas Wapres di hadapan Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan, secara nasional, saat ini kepesertaan JKN tercatat sekitar 90,3% penduduk Indonesia, yang mana 60,39% peserta JKN masuk dalam Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

“Kita patut bangga karena Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai,” ungkapnya.

Namun, untuk mencapai target minimal 98%, Wapres meminta seluruh pihak untuk saling bekerja sama dan bersinergi agar UHC dapat segera tercapai.

“Ke depan, kita harus terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN,” imbaunya.

Dalam mencapai target yang ditetapkan, tentunya, masih terdapat banyak tantangan. Untuk itu, Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pertama, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” urainya.

Kedua, pemerintah daerah juga harus memastikan jaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya diberikan akses dengan baik oleh para pengusaha.

“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah daerah diharapkan memberikan asistensi kepada pekerja informal untuk mendaftar ke Program JKN.

“(Pemda) mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN,” pesan Wapres.

Wapres pun berharap pemerintah provinsi berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari fasilitas dan tenaga kesehatan.

“Pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu,” ujar Wapres.

Keempat, Wapres meminta BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.

“Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menginstruksikan lembaga terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui program JKN.

“Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN,” tegas Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada 16 Provinsi dan 319 kota/kabupaten yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage dengan cakupan kepesertaan Program JKN minimal 95% dari total penduduk, serta berharap capaian serupa dapat diikuti oleh Provinsi lain.

“Pencapaian Pemda yang menerima penghargaan hari ini diharapkan dapat diikuti oleh Pemda lainnya.

Pesan saya, untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan maupun kualitas pelayanan kesehatannya,” tutupnya. (094/***)