Kominfo- Rencana Pengoperasian Gardu Induk Bintuhan yang ditargetkan Akhir 2023 sudah bisa difungsikan, namun hingga awal 2023 masih ada kendala pembangunan tapak menara SUTT 150 KV Manna –Bintuhan dimana ada 203 tapak dari GI Manna menuju GI Bintuhan, dan untuk Kabupaten Kaur ada 120 tapak dan baru dibebaskan sebanyak  45 tapak, 75 tapak lagi hingga hari ini masih belum terselesaikan akibat masih banyak masyarakat yang menolak atau belum menerima besaran ganti rugi pembangunan tapak tower

Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bersama PLN, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi serta Jajaran Forkopimda mengadakan rapat teknis pembahasan Proses Dan Kendala Pembangunan SUTT 150 kV Manna – Bintuhan, Jum’at (13/1/2023) di aula lantai tiga setda, Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kaur H. Lismidinato, SH, MH

Dalam Sambutannya Bupati Kaur mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sangat mendukung pembangunan SUTT ini dan berharap untuk segera terselesaikan pembangunan agar segera beroperasi gardu induk guna memenuhi kehandalan listrik dan menggerakkan ekonomi di kabupaten kaur.

“Hingga saat ini khususnya di kabupaten kaur permasalahan listrik ini masih menjadi permasalahan utama yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang mana sering sekali terjadi pemadaman listrik baik karena kondisi cuaca maupun pemadaman karena rendahnya tegangan karena pasokan listrik masim bergantung pada Gardu Induk Manna Bengkulu Selatan” Ujar Bupati

Orang nomor satu di bumi sease seijean ini menambahkan sengaja mengundang para pemilik lahan yang hingga saat ini masih menolak akan besaran ganti rugi tanah terdampak baik untuk pembangunan tapak SUTT maupun lintasan kabel

“Hari ini kami dari pemerintah kabupaten kaur mengundang bapak ibu sekalian mengajak  bermusyawarah berkoordinasi dan mendiskusikan dalam mencari solusi guna penyelesaian permasalahan yang selama ini masih menghambat dalam pembangunan ini sehingga pembangunan SUTT ini bisa segera dilaksanakan oleh pihak PLN dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana” terang Bupati

Bupati juga meminta kepada masyarakat yang hadir yang berasal dari empat kecamatan diantaranya kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Semidang gumay, Kecamatan Kaur Tengah dan Kecamaan Tetap untuk mendukung rencana pembangunan SUTT tersebut, agar krisis listrik yang ada di kabupaten kaur bisa teratasi

“Besaran ganti rugi sebagai kompensasi yang menentukan penilaian adalah lembaga Independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), PLN hanya menyampaikan besaran nilai dan melakukan pembayaran, jadi apabila masih ada yang belum menerima, kita diskusikan, kita carikan solusi agar pembangunan gardu induk cepat tuntas” Tegas Bupati

Sementara itu, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan Eko Rahmiko mengatakan jumlah tapak tower SUTT 150 KV Manna-Bintuhan yang dibangun berjumlah 203 yang terdiri dari 120 ada di kabupaten kaur , sedangkan di kabupaten bengkulu selatan sebanyak 83 tapak

“Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan sudah 68 tapak kita bebaskan, sisa 15 tapak lagi, dan untuk kabuaten kaur sudah dibebaskan 45 tapak, 75  belum,  satu tapak tanah milik pemda tidak ada kendala,  tinggal 74 lagi yang masih terkedala , kendalanya beragam, ada yang belum bisa menerima harga hasil perhitungan Appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), ada juga saat sosialisasi tidak hadir jadi pemilik lahan belum bisa ditemui dan masih ada yang dalam sengketa” Ujar Eko Rahmiko

Eko rahmiko juga menambahkan permasalahan tapak SUTT yang masih belum dibebaskan merupakan kondisi-kondisi yang harus dituntaskan, karena di tahun 2023 ini sisa tapak yang berada di kabupaten kaur dan kabupaten bengkulu selatan harus segera selesai pembebasan,

Eko Rahmiko juga mengapreasi kepada Bupati Kaur beserta jajaran yang telah mau meyakinkan pemerintah pusat dan PLN untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan GI Bintuhan

Eko mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang KJPP untuk menjelaskan dari sisi Appraisal untuk besaran komensasi pembebasan lahan tapak SUTT, apakah bisa dilakukan perubahan atau ntidak

“Pembangunan ini tidak bisa tidak tidak jalan, karean ini untuk kepentingan umum, kita sepakat listrik menjadi kebutuan utama, jalan satu-satunya nanti yang akan kita ambil apabila masyarakat masih belum menerima beseran hasil penilan KJPP kita akan melakukan proses konsinyasi, seperti yang sudah kita lakukan di kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten  Mukomuko” Ujar Eko Rahmiko. (094)